Bab I
Pendahuluan
Pendahuluan
1.1 Latar belakang
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan sebagai alternatif penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di daerah-daerah Daerah Propinsi di samping berkedudukan sebagai deerah Otonomi juga sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasi kepada Gubernur Daerah Propinsi yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Sejalan dengan terjadinya beberapa perubahan mendasar pada kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sejak perubahan mendasar pada kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia maka berdasarkan usulan para ahli dan desakan beberapa daerah dan wakil rakyat di pandang perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no.32 tahun 1956 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu dengan adanya ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin mendorong Pemerintah dan DPR untuk membuat suatu acuan baru berkaitan dengan pemerintah daerah dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Skripsi selengkapnya dapat di download di sini
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan sebagai alternatif penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di daerah-daerah Daerah Propinsi di samping berkedudukan sebagai deerah Otonomi juga sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasi kepada Gubernur Daerah Propinsi yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Sejalan dengan terjadinya beberapa perubahan mendasar pada kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sejak perubahan mendasar pada kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia maka berdasarkan usulan para ahli dan desakan beberapa daerah dan wakil rakyat di pandang perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no.32 tahun 1956 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu dengan adanya ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin mendorong Pemerintah dan DPR untuk membuat suatu acuan baru berkaitan dengan pemerintah daerah dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Skripsi selengkapnya dapat di download di sini
